PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Cjr)

Abstrak

Praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan akses yang diinginkan masyarakat, harga obat yang lebih murah dibandingkan konsultasi dokter. Metode yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta ketentuan hukum pidana yang relevan, untuk mengkaji dasar hukum penegakan terhadap peredaran obat keras tanpa resep dokter. Menurut peneliti penerapan asas ne bis in idem harus diperhatikan dalam penanganan kasus-kasus seperti ini, dimana seseorang tidak dapat diadili dua kali untuk perbuatan yang sama. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus cermat dalam merumuskan dakwaan agar dapat menjangkau seluruh aspek perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa melanggar asas tersebut. Sehingga menurut penulis Putusan No. 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr memang menjadi langkah awal penting dalam menindak pelaku kejahatan farmasi. Namun, tanpa reformasi sistem pengawasan dan penegakan hukum yang menyeluruh, peredaran obat ilegal akan terus menjadi ancaman. Berdasarkan uraian mengenai pengaturan hukum pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 435 beserta unsur-unsur tindak pidananya memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku, baik individu maupun korporasi, yang memproduksi atau mengedarkan obat keras tanpa memenuhi persyaratan. Putusan No. 302/Pid.Sus/2024/PN Cjr mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran obat keras tanpa resep dokter di Indonesia telah berjalan, namun masih menyisakan sejumlah kelemahan struktural dalam sistem regulasi dan pengawasan farmasi. Kasus ini menggarisbawahi perlunya reformasi menyeluruh, tidak hanya melalui pendekatan pidana, tetapi juga dengan memperkuat sistem pengawasan digital, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum dan forensik digital.