Misuse Of Customer Funds As A Banking Crime In Jayapura City
DOI:
https://doi.org/10.31941/pj.v22i1.3851Abstrak
Misuse of customer deposits as a banking crime is a very worrying and detrimental problem for both customers and the bank concerned. The aim of this research is to analyze, understand and explain that misappropriation of customer deposits is a banking crime and the government should implement a customer deposit guarantee model. The method used is normative and empirical, namely research that examines the literature and applicable laws and regulations using descriptive characteristics, then analyzes it carefully and thoroughly in accordance with the research objectives and looks at the reality that occurs at the research location. The results of the research reveal that misuse of customer deposits by bank leaders, bank employees and stakeholders is a banking crime based on Article 48 paragraph (2) of Law Number 10 of 1998. Legal protection for customers by providing a model implemented by the government to safeguard customer deposits namely the Law on Deposit Insurance Corporation (LPS), Law no. 24 of 2004 which has two functions, namely guaranteeing bank customer deposits and clearing or handling failed deposits as well as synergy between Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK).
Unduhan
Referensi
Chairul Huda, (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung¬jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana Prenada Media, Jakarta.
Eddy Pelupessy, (2014). Diktat Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura.
H. Setiyono, (2003). Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
I. S. Susanto, (1995). Kejahatan Korporasi. BP Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang.
Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media, Jakarta.
Roeslan Saleh. (1983). Stelsel Pidana Indonesia. Aksara Baru, Jakarta.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Republik Indoensia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.
Republik Indonesia Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 73 Tahun 1958.
Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2023 Nur Asmarani
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
