The Urgency of Witness and Victim Protection Institutions Against Organized Crime Eradication Through the Role of Whistleblowers

Salundik Salundik

doi:10.31941/pj.v22i3.2956

Authors

Salundik Salundik STIH Tambun Bungai Palangka Raya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31941/pj.v22i3.2956

Abstract

The Witness and Victim Protection Agency is an independent institution established under the law. This institution's role is vital in uncovering organized criminal acts. This writing uses a research method, namely the normative legal method. The discussion in this study will contain, among others, the regulation of LPSK in Indonesia and the protection of LPSK in eradicating organized crime. In protecting witnesses and victims as stipulated in Law No. 13 of 2006, the Witness and Victim Protection Agency still found many weaknesses that hindered the performance of the LPSK. The protection strategy of the LPSK is the existence of forms of protection carried out by the LPSK to witnesses and victims as contained in the law. The protection of witnesses and victims in the criminal justice process in Indonesia has not received a particular role, so the existence of witnesses and victims is indispensable in receiving attention

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Haris Semendawai,et,al, 2011, Memahami Whistleblower, LPSK, Jakarta.

Amin, R. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Perkara Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(2). https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271

Apriyani, M. N. (2021). Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Risalah Hukum, 1-10. https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 51-60. https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30

Devytasari, S. (2018). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI (Doctoral dissertation, UAJY). http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/16515

Djoko Prakoso,1987, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty,Yogyakarta.

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2), 376-393. https://doi.org/10.22146/jmh.16193

Gunawan, Y. (2019). Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Law Review, 18(3), 262-287.

Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 39-58. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9457

Hikmawati, P. (2016). Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 4(1), 87-104.

Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), 229-244. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421

K.Wantjik Saleh, 1983, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Pusaka, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggunalangan Organised Crime, Penelitian oleh Balitbangkumdil MA, Jakarta

Mamahit, C. E. (2016). Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). Lex Crimen, 5(6). Vol. 5 No. 6 (2016): Lex Crimen

Marwan Effendy, 2013, Korupsi dan Strategi Naisonal Pencegahan serta Pemberantasannya, Referensi, Jakarta

Misrun, S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 JO UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).

Naseh, M., Ikhwanuddin, I., Ramadhani, F., Kusprabandaru, A., & Bathara, B. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa. Jurnal Hubungan Internasional, 8(1), 48-60. https://doi.org/10.18196/hi.81144

Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Lex Crimen, 2(2). Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen

Nixson, N., Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. USU Law Journal, 1(2), 40-56.

Panjaitan, C. M. J., & Putri, A. (2013). Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemerkosaan. RECIDIVE, 2(1). https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32018

Pusparini, N. L. M. D., Dewi, A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Urgensi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 179-185. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2207.179-185

Robert Klitgaard, 1998, Controlling Corruption, terjemahan Hermoyo, Yayasan Obor, Indonesia.

Satrio, N., & Toni, T. (2021). Independensi Pengawasan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 15(2), 183-196. https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2726

Supriyadi Widodo Eddyono, 2014, Aspek-Aspek Perlindungan Saksi Dan Korban dalam RUU KUHAP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Sutanto, S. W. (2017). Upaya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi Di Daerah. ., 1-13. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/12330

Yutirsa Yunus, 2013, Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hukum Justice Collaborator: Solusi Akselerasi Pelaporan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Konferensi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Paper.Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Zikron, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).