Implementation Of The Contrarius Actus Principle In Revocation Of Land Certificate Without A Court

Firman Freaddy Busroh; Fatria Khairo; Putri Difa Zhafirah

doi:10.31941/pj.v22i1.2512

Penulis

Firman Freaddy Busroh Sumpah Pemuda School of Law Animan Achyat St number 1610, Palembang City, South Sumatra Province
Fatria Khairo Sumpah Pemuda School of Law Animan Achyat St number 1610, Palembang City, South Sumatra Province
Putri Difa Zhafirah Sumpah Pemuda School of Law Animan Achyat St number 1610, Palembang City, South Sumatra Province

DOI:

https://doi.org/10.31941/pj.v22i1.2512

Abstrak

Proof of ownership of land is a land certificate. Often in the issuance of land certificates, there are problems. Land certificates that have been issued usually cause problems and must be canceled. One of the causes of the revocation of land certificates is invalid data which contains administrative defects. The problem arises that often the Head of the Land Office is reluctant to cancel the land certificate and prefers the applicant for the revocation of the land certificate to file a lawsuit in court or through litigation. This was suggested by the Head of the Land Office because of his misunderstanding of the Contrarius Actus principle. The Contrarius Actus principle is a principle in administrative law where the State Administrative Officer who makes State Administrative Decisions is automatically authorized to change, replace, revoke and cancel the documents he has made. and juridical defects must be revoked by the Head of the Land Office without having to wait for a court decision if they have fulfilled the revocation requirements.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Amalia, D., & Abdullah, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/Pk/Pdt/2015). Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, 1(1), 74–101.

Asmara, D. Y. (2012). Tinjauan Yuridis Pengesampingan Hasil Laboratoris Kriminalistik Terhadap Pemalsuan Tanda Tangan Sebagai Barang Bukti Oleh Judex Factie (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 908/Pid/2010).

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33.

Dimyati, K. (2015). Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah). Surakarta: Ums.

Fadhlurrohman, M. D. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu.

Fitriyani, D. (2022). Keabsahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Universitas Hasanuddin.

Hayati, N. (2016). Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli Dalam Konsep Hukum Barat Dan Hukum Adat Dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional). Lex Jurnalica, 13(3), 147934.

Imam, S. (2019). Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia. Mimbar Keadilan, 12(2), 181–195.

Muchsin, T., Saliro, S. S., Manullang, S. O., & Miharja, M. (2020). Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum. Madani Legal Review, 4(1), 63–80.

Murni, C. S. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 130–145.

Mustarin, B. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertifikat Dan Tidak Bersertifikat. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 4(2), 397–412.

Poernomo, A. E. Dan F. (2017). Hukum Administrasi. Sinar Grafika.

Rahmadhan, W. (2022). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. Sosek: Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 2(1), 31–40.

Safriani, A. (2022). Antinomi Asas Contrarius Actus Dengan Asas Due Process Of Law Dalam Pembubaran Organisasi Masyarakat Tanpa Melalui Proses Pengadilan. Alauddin Law Development Journal, 4(2), 277–293.

Siep, Y. (2021). Implikasi Yuridis Penulisan Akta Notaris Dan Akta Ppat Yang Tidak Sesuai Dengan Kaidah Bahasa Indonesia. Universitas Islam Malang.

Somomoeljono, S. (2021). Pembatalan Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Tindak Pidana Korupsi. Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 168–178.